Melihat fungsi BKD Jawa Barat dan tanggung jawabnya
Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah BKD dari Provinsi Jawa Barat. Apalagi jika sudah mengikuti rekrutmen pejabat di daerah masing-masing. BKD atau Badan Kepegawaian Daerah merupakan badan publik yang sangat penting dengan berbagai tugas dan fungsi utama.
BKD sangat dikenal oleh orang-orang dalam hal merekrut pejabat. Sebab, memang tugas utama BKD adalah membantu gubernur atau bupati untuk memimpin para pejabat. Jadi, tidak hanya dalam pencarian atau rekrutmen PNS, tetapi juga dalam mengatur dan mengawasi pegawai pemerintah.
Jika Anda tertarik untuk menjadi salah satu pegawai pemerintah, maka Anda perlu tahu tentang BKD dan apa yang ada di dalamnya. Dengan cara ini, akan lebih memahami apa tanggung jawab lembaga atau lembaga pemerintah ini.
Setiap kota dan kabupaten akan memiliki kantor BKD yang akan menangani semua kasus administrasi pegawai pemerintah kota. Ruang lingkup pekerjaan, serta tugas-tugas lembaga yang satu ini, sangat luas dengan tanggung jawab yang besar. Semua tugas dan tanggung jawab ini diatur oleh hukum.
Lembaga BKD memiliki berbagai sub sektor yang akan bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. Baik itu menyediakan peralatan, pemantauan, atau pelaporan. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan mengenai BKD beserta fungsi dan tugas utamanya.
Lihat kewenangan kepegawaian daerah BKD
BKD adalah lembaga atau badan pemerintah yang mengatur pelaksanaan tugas dan pelatihan PNS di bidang tertentu. Misalnya, BKD Jawa Barat akan bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, mengawasi dan menyediakan fasilitas bagi pejabat di wilayah Jawa Barat.
BKD kabupaten atau kota hanya akan bertanggung jawab atas perawatan pejabat di kota yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab atas kota lain. Jadi kewenangannya terbatas hanya secara regional. Namun , ada yang memiliki kekuasaan negara, yaitu lembaga kepegawaian negara.
Badan ini akan menjalankan fungsinya sebagai bagian administratif dari pengelolaan pejabat, baik dalam penyediaan pekerjaan atau tugas, dalam pelaksanaan pelatihan pelatihan maupun dalam jam kerja. Jika seorang pegawai pemerintah ingin mengurus berbagai file, seperti mutasi atau pembaruan kaca / pendidikan, itu akan berurusan dengan lembaga ini.
Kepala BKD Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daerah atas pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk mewujudkan visi dan misinya, lembaga negara ini akan menyusun program kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik.
Fungsi BKD akan dituangkan dalam program kerja, yang diperbarui setiap tahun untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Selain itu, dalam kasus BKD, regenerasi dilakukan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal di masa depan dan mampu menunjukkan kinerja terbaik.
Memenuhi visi dan misi BKD Jawa Barat
Visi utamanya adalah “Realisasi aparat yang BAIK dan sejahtera.” Dalam pengembangannya LABS; Berkualitas, bertanggung jawab, inovatif dan kreatif. Visi ini diharapkan dapat membangun organisasi yang profesional dan terpercaya sehingga dapat membantu kinerja pimpinan daerah. Perkembangan makna visi adalah:
- Kualitas, yaitu kualitas kerja sesuai dengan aturan dan harapan seluruh masyarakat Indonesia.
- Bertanggung jawab, yaitu sikap bertanggung jawab terhadap setiap tindakan atau program kerja yang dilaksanakan.
- Inovatif, yaitu mampu menunjukkan atau memperkenalkan hal-hal baru sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja.
- Kreatif, yaitu kemampuan untuk menyoroti kreativitas, menciptakan sesuatu atau meningkatkan manfaat dari sesuatu yang sudah ada.
- Kesejahteraan, yang berarti mewujudkan rasa nyaman dan aman bagi para pejabat, baik secara materi, finansial maupun spiritual.
BKD Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki visi, tetapi juga menjalankan misi dari waktu ke waktu. Misi ini akan berubah seiring dengan kebutuhan pemerintah dan harus dijalankan oleh setiap pejabat di lembaga ini. Berikut adalah misi yang harus dilakukan:
- Realisasi sistem personalia modern sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Untuk membantu meningkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan karyawan berdasarkan hasil kerja masing-masing individu.
- Meningkatkan profesionalisme pekerjaan karyawan dengan manajemen dan pelatihan.
Memenuhi Tanggung Jawab BKD Jawa Barat
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada pengelola daerah, tugas utama BKD adalah melaksanakan pengelolaan pejabat daerah. Oleh karena itu, semua masalah yang berkaitan dengan administrasi karyawan harus dilakukan di lembaga ini. Tugas dan fungsi lain dari otoritas staf ini adalah:
- Menyusun rencana pengaturan daerah di bidang kepegawaian daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar dapat mengadopsi peraturan sesuai dengan standar nasional.
- Perencanaan dan pembuatan sistem personalia regional.
- Untuk melakukan pelaksanaan administrasi dalam kaitannya dengangkatana, pemberhentian pejabat dan mutasi.
- Mengembangkan proyek dan memutuskan kebijakan teknis untuk pengembangan pejabat daerah.
- Pemberian pelayanan administrasi kepada aparatur sipil negara, seperti pengangkatan, pemberhentian, pengalihan dan perubahan jabatan struktural atau fungsional, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepegawaian.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan pensiun aparatur sipil negara sesuai dengan hukum, norma, dan prosedur standar yang berlaku.
- Penentuan upah dan tunjangan untuk kesejahteraan aparatur sipil negara dengan mengacu pada pemberlakuan peraturan personel.
- Melaksanakan administrasi aparatur sipil negara dan mengelola sistem informasi personel daerah.
Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, BKD Provinsi Jawa Barat sepenuhnya mematuhi kebijakan dan peraturan dalam segala hal yang berkaitan dengan pejabat yang hadir atau bertugas di wilayah Jawa Barat. Selain itu, juga bertanggung jawab atas penunjukan, promosi, dan manajemen pensiun staf.
BKD meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara
Penyusunan program kerja diatur dengan matang untuk membantu meningkatkan fungsi aparatur negara. Program kerja tersebut disesuaikan dengan tujuan otoritas kepegawaian daerah sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi lembaga. Dalam hal ini, disesuaikan dengan ketentuan undang-undang di tingkat pusat.
BKD Jawa Barat fokus pada peningkatan profesionalisme kerja dalam rangka menciptakan aparatur negara yang handal dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat mempersiapkan di masa depan aparatur yang handal yang mampu melakukan tugas dan tugas. Berikut beberapa program kerja yang telah dilakukan:
- Pelaksanaan rekrutmen CPNS. Program ini dilaksanakan setiap tahun atau minimal setiap 2 tahun sekali untuk mengisi lowongan jabatan, karena ada karyawan yang pensiun, meninggal atau membutuhkan tenaga tambahan.
- Proses penghargaan merupakan peningkatan dari anggota kehormatan menjadi anggota kehormatan CPNS dengan kinerja terbaik sebagai imbalan atas layanan kehormatan.
- Rekrutmen penerimaan Ipdn Praja melalui tes yang diikuti oleh dewan dan anak perempuan daerah dan dari berbagai daerah lain di Indonesia.
- Layanan administrasi seperti produksi kartu pegawai negeri sipil, pengelolaan kartu TASPEN atau pendaftaran tanggungan PNS yang sudah menikah.
- Menyelenggarakan dan melakukan pemeriksaan bagi pejabat yang memenuhi syarat untuk promosi.
- Organisasi pelatihan untuk meningkatkanbiaya pejabat.
- Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajemen bagi aparatur negara, baik dengan menyelenggarakan pelatihan di daerah maupun dengan menyelenggarakan pelatihan yang mengikuti pelatihan di BKD pusat.
Sebagai lembaga yang membantu kegiatan pengelola daerah dalam pengaturan PNS, BKD memiliki tanggung jawab yang besar. BKD Provinsi Jawa Barat tidak hanya harus mendefinisikan tanggung jawab utama berdasarkan fungsinya, tetapi juga mengimplementasikan visi dan misi sebagai lembaga personalia.